Aik WoRld ISLAM itu tinggi, dan tak ada yang meninggi i nya . . .

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) membeberkan keterangan terkait penahanan dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Meski Kapolri mengklaim penjelasan detil, namun masih banyak hal yang tidak jelas. Dalam penjelasannya, Kapolri menjadikan testimoni dan laporan Antasari Azhar sebagai dasar penting.

Kapolri menjelaskan hal ini dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pukul 17.00 hingga 17.45 WIB, Jumat (30/10/2009). Kapolri didampingi para petinggi Polri lainnya. Namun, Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji yang menjadi orang nomor satu di Bareskrim tidak terlihat.

Kasus Bibit dan Chandra, menurut Kapolri, diselidiki dan disidik berawal dari kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang berujung pada dugaan keterlibatan Ketua KPK Antasari Azhar. Atas dugaan keterlibatan ini, Antasari pun ditahan. Saat ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Antasari mengeluarkan testimoni bertanggal 16 Mei 2009 yang salah satu isinya penjelasan tentang adanya penerimaan uang Rp 6,7 miliar oleh sejumlah pimpinan KPK.

"Sampai di situ, kami belum menindaklanjutinya sebagai peristiwa pidana yang harus diproses," kata Kapolri.

Namun, setelah itu, beredar rekaman percakapan antara Antasari dengan buron KPK Anggoro Widjojo di Singapura, yang menyebut-nyebut nama Edy Sumarsono. Percakapan antara Antasari dengan Anggoro terkait pemberian uang Rp 6,7 miliar tersebut.

"Akhirnya pimpinan KPK datang ke Polda per 11 Agustus 2009 yang intinya melaporkan pencemaran nama baik. Ini berproses. Dengan adanya langkah-langkah itu, Antasari mempertanyakan testimoninya mengapa tidak ditindaklanjuti oleh polisi," kata Kapolri.

Selanjutnya, pada 6 Juli 2009, Antasari membuat laporan polisi secara resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya. Dan karena Polda sedang menyidik satu kasus yang cukup berat, yaitu kasus pembunuhan  Nasruddin, sehingga perkara ini disidik Bareskrim Polri. Jadi, sejak tanggal 7 Agustus, dilakukan penyelidikan dan penyidikan di Bareskrim Polri," jelas Kapolri.

Menurut Kapolri, tidak ada kepentingan apa pun yang  dilakukan Polri dalam melakukan penyidikan. "Sebab, karena ada pelaporan, maka hukumnya wajib ditindaklanjuti. Namun proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan ada tindak pidana yang terjadi pada saat sebagaimana  dilaporkjan tadi, sehingga dengan demikian, penyidik dapat memposisikan Pak Chandra dan Pak Bibit sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang dan jabatan," jelas Kapolri.

"Ini proses awal. Dan menurut hukum acara kita, KUHAP, saat berproses kita gelar perkara dengan kejaksaan, dengan Jampidus dan tim. Saat itu ada petunjuk dari kejaksaan untuk dicantumkan pasal 12 dan 15 UU 31/1999 tentang penyuapan dan pemerasan. Karena ini bisa sesuai dengan laporan polisi dan dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan," kata Kapolri.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menanggapi permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas rekaman yang dimiliki KPK. Ada prosedur yang harus dipenuhi.

"Memang kayak minta kacang saja. Ada prosedurnya," cetus juru bicara KPK Johan Budi usai menemani pimpinan KPK menjenguk Bibit dan Chandra di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (30/10/2009).

Senada dengan Johan, Kepala Biro Hukum KPK Chaidir Ramli juga mengatakan permintaan Kejagung untuk mendapatkan rekaman yang menyebut sejumlah petinggi Kejagung tersebut tidak bisa serta-merta diberikan. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi.

"Ada prosedurnya. Selama memenuhi syarat, kita pertimbangkan," jelas Chaidir.

Hingga kini, kata Chaidir, KPK belum menerima permintaan resmi dari Kejagung untuk memberikan rekaman tersebut. Yang ada hanya perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka rekaman di MK.

"Saya belum terima permintaan dari Kejagung," katanya.

Sebelumnya Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Hamzah Taja meminta rekaman itu diberikan ke Kejagung agar pihaknya bisa mengetahui siapa-siapa yang terlibat. "Sebenarnya yang idealnya itu rekamannya dikasih ke kita kalau betul untuk lebih memperjelas," kata Hamzah.

Transkrip rekaman telah beredar di tengah publik. Hanya saja Ketua KPK Tumpak Panggabean menolak berkomentar saat ditanya apakah rekaman yang dimiliki KPK sama persis seperti transkrip rekaman yang beredar.

Golden Generation Gathering (3G) yang terdiri dari Gerakan Pemuda 165 (GEMA 165), Forum Silaturahim Mahasiswa 165 (FOSMA 165), dan Silaturahim of Teens 165 (SHOT 165) memperingati Sumpah Pemuda di Menara 165, Cilandak, Jakarta, Sabtu (24/10).

Mungkin sebagian dari kita lupa setiap tanggal 28 Oktober merupakan hari Sumpah Pemuda dan mungkin juga sudah lupa bagaimana bunyinya. Sumpah Pemuda mempunyai makna mendalam, karena berisi ikrar bersatunya dan disatukannya tunas-tunas bangsa oleh kesamaan tanah air, bangsa dan bahasa.

Ini mengingatkan kembali jati diri kita sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus senantiasa menjaga dan mempertahankan dari segala macam tantangan, ancaman maupun krisis. Untuk itulah 3G yang terdiri GEMA 165, FOSMA 165, dan SHOT 165 mengadakan renungan Sumpah Pemuda 165.

Renungan Sumpah Pemuda ini bertema “Spirit of Sumpah Pemuda Part 2” dihadiri sekitar 250 peserta yang terdiri GEMA 165, FOSMA 165, SHOT 165, dan Forum Komunikasi Alumni ESQ 165 (FKA ESQ 165). Acara yang berlangsung pukul 19.30 WIB, diisi dengan tari Saman dari FOSMA Universitas Islam Negeri, musikalisasi puisi, talkshow kepemudaan, dan penampilan nasyid.

Ketua FKA ESQ 165, Ary Ginanjar Agustian mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah swt, karena dapat memperingati Sumpah Pemuda di Menara 165. Dirinya mengajak para pemuda mencintai Allah swt, Nabi Muhammad, dan tanah air Indonesia. Kita harus mencintai sesama, karena kita satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.

“Kita harus cinta kepada Allah dan juga cinta kepada tanah air, karena tidak sempurna jika kita cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad tetapi tidak cinta kepada tanah air,” katanya.

Dirinya berharap, para pemuda dapat membangun generasi emas yang dapat mengaplikasikan nilai 7 budi utama (jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli), sehingga terciptanya Indonesia Emas 2020.

Tidak lupa Ary Ginanjar mengikrarkan isi Sumpah Pemuda, “Pertama, kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia.”

Ketua DPP GEMA 165, Ridwan Mukri berharap dengan terselenggaranya Sumpah Pemuda jilid dua ini tidak hanya satu tanah air, bangsa, dan bahasa, tetapi juga satu hati membangun peradaban emas dan akan kita mulai dari Menara 165.

“Malam ini menjadi malam yang indah buat kita, dimana kita akan satukan hati kita untuk membangun Indonesia dan peradaban emas,” katanya.

Spirit of Sumpah Pemuda Part 2 ditutup dengan dzikir 99 Asmaul Husna dan lagu satu nusa satu bangsa. Pemuda-pemudi 165 bertekad memantapkan niat untuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu hati bangkit menuju Indonesia Emas 2020. (tino - www.esqmagazine.com)

Latar Belakang
1. Bangsa Indonesia untuk maju membangun moral bangsa menuju Indonesia Emas pada tahun 2020.
2. Seluruh Insan dalam rangka menciptakan kedamaian, kebersamaan dan kesejahteraan, sehingga tercipta perwujudan Dunia Emas pada tahun 2050.
1.  Membangun Landmark dengan berlandaskan cita-cita Alumni ESQ yang mempunyai kebanggaan bahwa akan  lahir suatu Era Kebangkitan Bangsa.
2.  Meningkatkan ahlak dan Moral bangsa agar tercipta individu yang bersih dan suci.
3.  Terus membangun dan menciptakan kreatifitas secara mandiri.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima laporan kekayaan Wakil Presiden Boediono. Penyerahan formulir dilakukan Senin 27 Oktober kemarin.

"Wakil Presiden sudah serahkan LHKPN kemarin," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2009).

Menurut Johan, pelaporan diwakilkan oleh salah seorang staf wapres. Saat ini harta bekas Gubernur BI tersebut sedang diverifikasi.

"Besarannya saya belum bisa beri tahu, masih diverifikasi," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK M Jasin mengungkapkan, belum ada menteri dalam kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang melaporkan kekayaan. Pelaporan baru dilakukan 3 menteri lama yakni MS Kaban (mantan Menhut), Andi Matalatta (Mantan Menkum HAM), dan Fahmi Idris (mantan Menperin).